Komputer dan Pemerintahan



1. E-government

    E-government merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk melayani masyarakat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan publik terjadi begitu intens karena bersifat online. Penyederhanaan birokrasi terjadi karena untuk menyampaikan ide, keluhan masyarakat tidak harus mengantri. Terjadinya komunikasi yang dilakukan pada warga dengan pemerintah ataupun sebaliknya, adanya peningkatan efisiensi pada suatu organisasi, tentunya dapat menghemat pembayaran pajak. Layanan public online merupakan salah satu hasil dari penerapan e-government. 

a. Definisi E-government

   E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.

b. Manfaat E-government

1) Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat. 
2) Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya. 
3) Menghemat biaya administrasi. 
4) Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. 

c. Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government 

    Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi Negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan tercapai : 
1) Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan informasi kepada layanan publik yang berkualitas. 
2) Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis. 
3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat. 

2. Pemicu Utama E-government

    Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu :
a. Era globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol setiap isu yang ada.
b. Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuat data atau informasi yang ada.
c. Peningkatan pada kualiats pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya.

3. Strategi Pengembangan E-government 

    Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya : 
a.  Sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat dipercaya.
b. Pengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut sertakan dunia usaha. 
c.  Sistem manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. 
d. Dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus memanfaatkan teknologi. 
e.  Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. 
f. Pengembangan kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan meningkatnya e-literacy masyarakat
Beberapa contoh aplikasi yang menunjang administrasi pemerintah dan sukses memberikan pelayanan maupun informasi yang berguna bagi masyarakat, antara lain :

  • mCity
  • Qlue
  • Lapor!
  • Info BMKG
  • BPOM Mobile

4. Tugas Humas Pemerintah

    Sebagai jembatan informasi antara suatu lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga menurut yang dikutip oleh Amalia (2012):

a. Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang sederhana. 
b. Menurut Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem politik harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus. 
Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon: 
a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konstituen tentang agenda kepemerintahan. 
b. Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program kepemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan. 
c. Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program pemerintah.
d. Dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. 

5. Isu sosial dan masalah 

    Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem eGovernment. 
a. Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada e-government. 
b. Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dengan masyarakat. 
c. Kurangnya pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam penggunaan e-government, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas.

6. Soal dan Jawaban

1. Jelaskan pengertian dari e-government! 

Pengertian e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan komputer, untuk memberikan layanan publik, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalankan aktivitas administrasi pemerintahan. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. 

2. Menurut anda apa peranan komputer di bidang permerintahan? 

Peranan komputer di bidang pemerintahan sangat penting. Komputer memungkinkan otomatisasi dan penyimpanan data yang efisien, mempercepat proses administrasi, meningkatkan aksesibilitas informasi publik, memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data. 

3. Bagaimana penerapan e-government yang benar? 

Penerapan e-government yang benar melibatkan beberapa aspek, antara lain: 

a. Infrastruktur: Memastikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang handal dan keamanan sistem. 

b. Kebijakan dan regulasi: Membuat kebijakan yang mendukung pengembangan e-government, termasuk perlindungan data dan privasi, serta mengatur penggunaan teknologi. 

c. Sistem dan aplikasi: Mengembangkan sistem dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat, seperti portal pemerintah, aplikasi layanan publik, dan sistem manajemen data. 

d. Sosialisasi dan pelatihan: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan e-government, serta memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah untuk memahami dan menggunakan teknologi tersebut. 

e. Keamanan dan privasi: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan dan privasi data yang memadai untuk melindungi informasi yang diakses dan disimpan dalam sistem e-government. 

4. Faktor-faktor apa saja yang akan mendorong e-government di dalam pemerintahan? 

a. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi: Perkembangan teknologi menjadi pendorong utama dalam mengadopsi e-government untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. 

b. Tuntutan masyarakat: Masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan layanan yang cepat, efisien, dan transparan. E-government dapat memenuhi tuntutan ini dengan menyediakan akses informasi dan layanan secara online. 

c. Efisiensi administrasi: E-government dapat mengurangi birokrasi, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data dan informasi. 

d. Transparansi dan akuntabilitas: Dengan e-government, informasi publik dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

e. Partisipasi masyarakat: E-government dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan dan program pemerintah. 

5. Sebutkan manfaat e-government bagi masyarakat! 

a. Kemudahan akses: Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja melalui internet, tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah secara fisik. 

b. Efisiensi waktu dan biaya: Dengan e-government, proses administrasi menjadi lebih cepat dan hemat biaya karena masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan secara online. 

c. Transparansi: E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan mudah, meningkatkan transparansi pemerintah, dan memperkuat tuntutan akuntabilitas. 

d. Partisipasi: E-government memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan dan program yang dijalankan. 

e. Peningkatan pelayanan: Dengan e-government, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, meningkatkan kepuasan penggunaan layanan publik. 

6. Bagaimana perkembangan e-government di Indonesia? 

Perkembangan e-government di Indonesia mengalami kemajuan, meskipun masih perlu peningkatan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif e-government, seperti portal pemerintah nasional (indonesia.go.id) dan aplikasi layanan publik seperti Lapor! dan e-BPJS. Namun, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, kurangnya pemahaman dan literasi digital di beberapa daerah, serta pengembangan sistem dan aplikasi e-government yang lebih komprehensif. Pemerintah terus berupaya untuk memperluas dan memperbaiki e-government guna meningkatkan layanan publik dan efisiensi administrasi.

0 comments